Jaringan Gas Solusi Ketergantungan Masyarakat Terhadap Tabung Gas Subsidi

19-12-2017 / KOMISI VII

 

 

Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris meyakini pembangunan Jaringan Gas (JarGas) untuk rumah tangga bisa menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap gas subsidi tabung 3 kg. Karenanya pembangunan JarGas harus bertambah setiap tahun, supaya dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas.

 

Demikian diungkapkan Andi Yuliani Paris disela-sela Kunjungan Kerja Komisi VII DPR ke Perusahaan Gas Negara (PGN) wilayah Cirebon, Jum’at lalu (15/12/2017). Politisi PAN ini menilai penggunaan gas tabung 3 kg untuk distribusinya memerlukan biaya trasportasi, waktu kirim sehingga berpengaruh terhadap harga jual ke masyarakat.

 

Kalau dengan JarGas itu kebutuhan gas langsung terdistribusi ke rumah-rumah penduduk melalui pipa dan biayanya lebih murah, menurut testimoni masyarakat bisa menghemat 90 ribu rupiah setiap bulannya atau hampir 1 juta per tahun,” ungkap Andi Yuliani.

 

Srikandi Senayan ini juga melihat Indonesia dengan potensi gas yang cukup banyak, ke depannya perlu identifikasi daerah-daerah mana yang mempunyai sumber-sumber gas yang diekspor ke luar negeri, sebagian juga harus bisa dimanfaatkan untuk jaringan gas untuk konsumsi rumah tangga (masyarakat). Terkait JarGas ini, ia menekankan bahwa Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM sudah menyetujui pembangunan infrastruktur jaringan gas di beberapa titik di beberapa daerah.

 

Kita dorong pembangunan infrastruktur gas untuk jaringan gas rumah tangga, supaya ada pemerataan ke seluruh Indonesia karena daerah-daerah yang memiliki sumber gas cukup banyak. Di Cirebon ini PGN masih menggunakan sumur-sumur gas tua, bagaimana instansi terkait bekerja keras menemukan sumber-sumber gas yang baru untuk memenuhi permintaan gas yang kian tahun kian bertambah,” pintanya.

 

Politisi Dapil Sulawesi Selatan II ini juga berharap untuk harga gas melalui JarGas sebaiknya jangan naik dulu, kalaupun ada penyesuaian harga sebenarnya lebih kepada subsidi silang agar PGN memiliki ruang fiskal untuk mengisi jaringan gas yang akan dibangun oleh Kementerian ESDM.

 

Anggaran 2018 sudah disepakati cukup besar untuk membangun infrastruktur gas, termasuk di Jakarta, Bekasi, Sumatera, Sulawesi. Kalau infrastruktur gasnya sudah dibangun oleh Kementerian ESDM maka bagian PGN adalah menyalurkan gas-gas tersebut ke masyarakat,” terangnya.

 

Direktur PGN, Jobi Triananda Hasjim mengungkapkan saat JarGas awal masuk ke masyarakat mereka takut gas itu tidak aman, tapi setelah tahun pertama dipasang, maka tahun kedua dan ketiga mulai kuwalahan karena masyarakat yang sudah menikmati menginformasikan kepada tetangga-tetangga desa sehingga animo masyarakat sangat tinggi, seperti yang terjadi di kota Cirebon.

 

Tadi keluhan pelanggan JarGas adalah mereka dikomplain oleh kampung-kampung tetangga yang belum bisa tersambung JarGas. Ini yang kita minta dukungan Komisi VII DPR untuk mendorong pemerintah agar menambah alokasi APBNnya sehingga proyek-proyek JarGas bisa berjalan,” pungkasnya. (ojie,mp)

 
 
 
 
BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...